KIP: Sragen Dapat Rapor Merah untuk Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016-2017

Sragen Dapat Rapor Merah untuk Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016-2017
Berdasarkan penilaian KIP atau Komisi Informasi Publik Jawa Tengah, bahwa tata kelola informasi publik di Kabupaten Sragen mengalami kemunduran pada periode tahun 2016-2017.

Bahkan, menurut KIP Jateng bahwa pelayanan informasi publik di Sragen masuk dalam zona merah.

Penjelasan tersebut disampaikan Handoko Agung S. selaku Komisioner KIP Jateng, saat menggelar sidang sengketa informasi publik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Jumat (29/12/2017) kemarin. Handoko menjelaskan bahwa, prioritas keterbukaan informasi pemerintahan Kabupaten Sragen yang tercantum dalam dokumen visi dan misi tetapi visi misi program Bupati Sragen tersebut belum berjalan optimal.

Apa yang disampaikan Handoko terseut didasarkan pada jawaban kuesioner yang diberikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sragen sepanjang 2015, 2016, dan 2017. Dia mengungkapkan kuesioner KIP pada 2016 tidak dikembalikan oleh PPID Sragen dan pada 2017 skor tata kelola informasi kurang dari 50 atau masuk zona merah sebagai badan publik yang tidak informatif.

Sesuai UU No. 14/2008, KIP berwenang menilai implementasi keterbukaan informasi pada badan publik, yakni lewat evaluasi dan penilaian berjenjang sepanjang tahun. Penilaian dimulai April atau Mei dengan menilai informasi publik website, pengiriman kuesioner, visitasi, dan presentasi.

Dia menjelaskan PPID harus menjelaskan informasi-informasi yang menjadi hak publik, menyediakan, dan mendokumentasikan informasi publik serta pengelolaan layanan informasi publik. Dia menilai Sragen tidak pernah masuk visitasi dan presentasi karena nilai gabungannya selalu ada di zona merah.



Baca juga: Walisongo FC Tumbang di Perempat Final LSN 2017

Selain Sragen, Handoko menyebut ada tiga kabupaten di Soloraya yang masuk zona merah, yakni Klaten, Karanganyar, dan Sukoharjo. Dia mencatat tiga kabupaten itu tidak separah di Sragen yang pernah ada dua kali gugatan sengketa informasi publik pada 2017.

Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati sempat tidak percaya dengan penilaian KIP Jateng itu. Setelah melihat daftar dari KIP, Bupati berkomitmen akan memperbaiki tata kelola informasi publik di Sragen ke depannya.

Untuk itu, beliau menyatakan keprihatinan dan mengharapkan Kabupaten Sragen mampu memperbaiki beberapa komponen pelayanan informasi guna memaksimalkan pelayanan publik yang lebih baik lagi,