108 UPTD/UPTB Dihapus Pejabat Eselon IV Terancam Nonjob

108 UPTD/UPTB Dihapus Pejabat Eselon IV Terancam Nonjob
Warta Sragen - Sekitar 108 (UPTD/UPTB) unit pelaksana teknis dinas atau badan Pemkab Sragen akan dihapus karena adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12/2017.

Penghapusan unit pelaksana teknis dinas atau badan Pemkab Sragentersebut juga berdasarkan rekomendasi Gubernur Ganjar Pranowo. Selain menghapus 108 UPTD/UPTB, setidaknya ada sekitar 39 UPTD akan tetap ada hanya berubah nama dan merger.

Berdasarkan informasi yang dilasnir Solopos tersebut, dampak real penghapusan UPTD/UPTB tersebut tentu saja pada penjabat eselon IV yang memimpin. Total ada 94 pejabat eselon IV yang terdampak penghapusan UPTD/UPTB tersebut. Puluhan di antaranya kemungkinan terpaksa turun jabatan.

Kepala Bagian Organisasi Setda Sragen Adi Susanto menjelaskan, bahwa rekomendasi Gubernur Jawa Tengah tersebut sudah pernah dibicarakan dan dibahas dalam rapat lintas OPD pada Selasa siang kemarin. Hasil rapat tersebut kemudian dibuatkan laporan dan disampaikan ke Bupati Sragen dan nantinya ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbup).

Baca juga: 2 Warga Gondang dan Karangmalang Kehilangan Sepeda Motor Dicuri Maling

Alasan 108 UPTD/UPTB Dihapus

Rekomendasi Gubernur tersebut merupakan hasil dari usulan Pemkab Sragen yang didasarkan pada hasil evaluasi UPTD/UPTB atau cabang dinas yang mengacu pada tujuh kriteria yang tercantum dalam Permendagri No. 12/2017.

Selain daripada itu, evaluasi itu dilakukan karena beberapa hal, diantaranya:
Banyak kepala UPTD yang tidak punya staf dan ada pula yang mengusulkan untuk dibentuk koordinator kecamatan sebagai pengganti UPTD seperti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti dampaknya, ujar dia, ada pejabat yang non job dan demosi karena rasionalisasi kelembagaan.
Sarwaka selaku Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Sragen mengatakan, bahwa dengan dihapusnya UPTD/UPTB tersebut akan berdampak pada banyaknya pejabat eselon IV yang kehilangan jabatan sementara kekosongan jabatan terbatas. Dia mengungkapkan seperti di Disdikbud, kepala UPTD yang hilang itu menjadi koordinator kecamatan.

Kemudian untuk kepala UPTD keluarga berencana yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi sebagai pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.

Nah, setridaknya itulah beberapa hasil kajian dengan adanya dampak dari 108 UPTD/UPTB Dihapus Pejabat Eselon IV Terancam Nonjob.

0 Response to "108 UPTD/UPTB Dihapus Pejabat Eselon IV Terancam Nonjob"

Silakan tinggalkan pesan Sobat di kolom komentar di bawah ini. Segala masukan dan info dari rekan-rekan akan sangat membantu proses silaturrohim kita.