Beredar Isu Miring soal Perekrutan Pegawai di RSUD Sragen

Beredar Isu Miring soal Perekrutan Pegawai di RSUD Sragen
Warta Sragen - Beredar Isu Miring soal Perekrutan Pegawai di RSUD Sragen

Saat ini tengah beredar isu miring soal perekrutan oegawai di RSUD Sragen. Saking santernya berita itu, akhirnya dua legislator DPRD Sragen melakukan inspeksi mendadak ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, Sragen, Rabu (7/2/2018).

Berdasarkan lansiran Solopos, mereka berdua ingin meminta kejelasan terkait isu-isu miring yang menyinggung DPRD, duplikasi nama, nomor, dan tempat duduk peserta, serta ribuan pendaftar yang gugur pada seleksi administrasi perekrutan pegawai BLUD tersebut.

Dua wakil rakyat itu adalah Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto dari Fraksi Partai Golkar dan anggota Komisi IV DPRD Sragen Fatchurrahman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Mereka langsung masuk ke ruang kerja Direktur BLUD RSUD Sragen Didik Haryanto.

Wakil Direktur Umum RSUD Sragen Udayanti dan panitia rekrutmen pegawai RSUD Sragen Setyawan T.P. kemudian menyusul masuk. Jumlah pendaftar calon pegawai non-PNS di RSUD Sragen tercatat 3.615 orang padahal lowongan yang tersedia hanya 139 orang. Dari hasil seleksi administrasi, peserta rekrutmen pegawai yang lolos sebanyak 836 orang.

Politikus Partai Golkar itu juga menemukan adanya duplikasi nama peserta pada ujian tertulis yang berlangsung pada Minggu (4/2/2018) lalu. “Ini satu orang tetapi memiliki dua nomor peserta ujian dan dua nomor tempat duduk. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian ada kabar yang menuding DPRD ikut-ikutan dalam rekrutmen pegawai. Kami datang ke sini untuk mengklarifikasi itu semua,” ujarnya.

Beredar Isu Miring soal Perekrutan Pegawai di RSUD Sragen

Legislator Komisi IV DPRD Sragen, Fatchurrahman, menambahkan banyak pejabat yang diisukan ikut titip peserta bahkan kabarnya sampai sudah menerima uang Rp10 juta per orang. Dia menyebut ada pejabat A, B, C, D yang dituding titip 30 peserta dengan uang muka Rp10 juta per orang.
Dia tidak percaya dengan isu itu tetapi belum sempat klarifikasi kepada para pejabat yang nama-namanya disebut. “Kalau isu itu dibiarkan maka bisa menjadi fitnah yang tidak baik. Kami perlu detailnya seperti apa,” katanya.
Di lain pihak, Fatchurrahman juga menerima aduan dari masyarakat yang mempertanyakan penerimaan pegawai non-PNS di RSUD Sragen, terutama berkaitan dengan seleksi administrasi. Dia menginginkan 10 kriteria yang disetujui panitia itu dipaparkan ke publik.Baik Bambang dan Fatchurrahman berencana memanggil pihak-pihak terkait ke DPRD Sragen pada Jumat (9/2/2018). Mereka akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari panitia dan dari tim perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pelaksana seleksi pegawai itu.

Sementara itu, Direktur BLUD RSUD Sragen Didik Haryanto menjelaskan 10 kriteria itu sudah disepakati panitia yang juga menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), kepala dinas, kabag Hukum, dan Asisten III Setda Sragen. Dari 10 kriteria itu, ujar dia, perguruan tinggi yang ditunjuk menerapkan sistem 1:8, artinya kebutuhan formasi dikalikan delapan untuk penyaringan administrasi.

Kemudian terkait duplikasi nama peserta itu disebabkan peserta IM mendaftar secara online dengan memasukan dua nomor induk kependudukan (NIK) padahal NIK dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang dimiliki hanya satu. Walaupun muncul dua nomor pendaftar, kata dia, yang dipakai nomor berdasarkan NIK di KTP yang bersangkutan sehingga yang satu nama lagi gugur secara otomatis.